Pentingnya Pendidikan Lingkungan Hidup Sebagai Salah Satu Mata Pelajaran di Sekolah

Manusia terdiri atas pikiran dan rasa dimana keduanya harus digunakan. Rasa menjadi penting digerakkan terlebih dahulu, karena seringkali dilupakan. Bagaimana memulai pendidikan lingkungan hidup? Pendidikan Lingkungan Hidup harus dimulai dari HATI. Tanpa sikap mental yang tepat, semua pengetahuan dan keterampilan yang diberikan hanya akan menjadi sampah semata.

Untuk membangkitkan kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, proses yang paling penting dan harus dilakukan adalah dengan menyentuh hati. Jika proses penyadaran telah terjadi dan perubahan sikap dan pola pikir terhadap lingkungan telah terjadi, maka dapat dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola lingkungan hidup

Mengapa budaya cinta lingkungan hidup ini penting dikembangkan melalui dunia pendidikan? Ya, karena jutaan anak bangsa kini tengah gencar menuntut ilmu di bangku pendidikan. Merekalah yang kelak akan menjadi penentu kebijakan mengenai penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Menanamkan nilai-nilai budaya cinta lingkungan hidup kepada anak-anak bangsa melalui bangku pendidikan sama saja menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan yang makin parah. Dan itu harus dimulai sekarang juga. Kemendikbud yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan harus secepatnya “menjemput bola” agar dunia pendidikan kita mampu melahirkan generasi masa depan yang sadar lingkungan dan memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsanya.

Pendidikan lingkungan Hidup (Environmental Education – EE) adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru.

Pendidikan lingkungan hidup dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun ketrampilan yang dapat meningkatkan “kemampuan memecahkan masalah”.

Beberapa ketrampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut ini.

  • Berkomunikasi: mendengarkan, berbicara di depan umum, menulis secara persuasive,desaingrafis;
  • Investigasi (investigation): merancang survey, studi pustaka, melakukan wawancara, menganalisa data;
  • Ketrampilan bekerja dalam kelompok (group process): kepemimpinan, pengambilan keputusan dan kerjasama.

Pendidikan lingkungan hidup dapat mempermudah pencapaian ketrampilan tingkat tinggi (higher order skill) seperti :

  • Berfikir kritis
  • Berfikir kreatif
  • Berfikir secara integratif
  • Memecahkan masalah.

Pendidikan lingkungan hidup dapat:

  • Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus dan sepanjang hidup, dimulai pada jaman pra sekolah, dan berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun non formal
  • Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional dan internasional untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah lingkungan; Secara eksplisit mempertimbangkan/memperhitungkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan;
  • Memampukan peserta didik untuk mempunyai peran dalam merencanakan pengalaman belajar mereka, dan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut;
  • Menghubungkan (relate) kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan, ketrampilan untuk memecahkan masalah dan
klarifikasi nilai pada setiap tahap umur, tetapi bagi umur muda (tahun-tahun pertama) diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup;

  • Membantu peserta didik untuk menemukan (discover) gejala-gejala dan penyebab dari masalah lingkungan;
  • Memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan, sehingga diperlukan kemampuan untuk berfikir secara kritis dengan ketrampilan untuk memecahkan masalah.
  • Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran (learning environment) dan berbagai pendekatan dalam pembelajaran mengenai dan dari lingkungan dengan tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan memberikan pengalaman secara langsung (first – hand experience).

Pendidikan lingkungan hidup sangat berpengaruh tehadap kependudukan, diantaranya:

a. Aspek Kognitif

Pendidikan lingkungan mempunyai fungsi terhadap kognitif yakni untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan lingkungan kependudukan, selain itu meningkatkan daya ingat, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi terhadap kondisi yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya.

b. Aspek Afektif

Sementara itu, Pendidikan lingkungan hidup berfungsi juga dalam aspek afektif, yakni dapat meningkatkan penerimaan, penilaian, pengorganisasian dan
karakteristik kepribadian dalam menata kehidupan dalam keselarasan dengan alam. Sehingga, adanya penataan terhadap kependudukan dilingkungan hidupnya.

c. Aspek Psikomotor

Dalam aspek psikomotor, fungsi Pendidikan Lingkungan Hidup cukup berperan dalam peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, dan pengalamiahan dalam tentang lingkungan yang ada disekitar kita, dalam upaya ningkatkan hajanah kebudayaan misalnya.

d. Asepek Minat

Dalam aspek terakhir ini juga, fungsi dari pendidikan lingkungan terhadap kependudukan, yang dalam hal ini adalah penduduknya meningkat dalam minat yang tumbuh dalam dirinya. Minat tersebut, digunakan untuk meningkatkan usaha dalam menumbuhkan kesuksesan kependudukan yang ada.

Proses belajar mengajar sebaiknya dilakukan dengan Pendekatan Lingkungan Alam Sekitar (PLAS). Dasar filosofis mengajar dengan mengimpelementasikan pendekatan lingkungan alam sekitar adalah dari Rousseau dan Pestalozzi.

Jean Jacques Rousseau (1712-1788), mengatakan bahwa kesehatan dan aktifitas fisik adalah faktor utama dalam pendidikan anak-anak. Rousseau percaya bahwa “anak harus belajar langsung dari pengalaman sendiri, dari pada harus mendengarkan dari penjelasan buku”. Disini lingkungan sangat berperan penting dalam proses pembelajaran.

Johann Heinrich Pestalozzi (1716-1827), seorang pendidik berkebangsaan Swiss, dengan konsep “Home School”nya, menjadikan lingkungan alam sekitar sebagai objek nyata untuk memberikan pengalaman pertama bagi anak-anak. Pestalozzi juga mengajarkan ilmu bumi dan alam sekitar kepada anak didiknya dengan fasilitas yang ada dilingkungan sekitarnya dan menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak akan dirinya sendiri juga lingkungan agar tetap seimbang. Tanpa adanya campur tangan manusia, lingkungan hidup belum tentu dapat terawat.

Oleh karena itu pendidikan lingkungan hidup yang terpisah dan tidak di integrasikan dengan mata pelajaran lain diharapkan bisa mengubah perilaku dan pola pandang peserta didik ke arah yang positif terhadap masalah Lingkungan Hidup. Contoh keberhasilan Singapura melahirkan pemimpin – pemimpin yang memiliki kepedulian lingkungan tinggi semata-mata adalah buah manis pengelolaan pendidikan lingkungan hidup secara khusus, mulai dari sekolah dasar hingga menengah.

8 Standar Nasional Pendidikan Menurut BSNP

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri terdiri dari 8 poin yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia:

Berikut 8 Standar Nasional Pendidikan Menurut BSNP:

  1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Isi
  3. Standar Proses
  4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
  5. Standar Sarana dan Prasarana
  6. Standar Pengelolaan
  7. Standar Pembiayaan Pendidikan
  8. Standar Penilaian Pendidikan

Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan:

  • Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
  • Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
  • Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Baca juga: > Penjelasan 4 Kompetensi Guru

1. Standar Kompetensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Peraturan menteri yang berkaitan dengan  standar kompetensi lulusan adalah:

  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006  menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  [Download Permendiknas No 23 Tahun 2006]
  • Permen Nomor 24 tahun 2006 – Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah. [Download Permendiknas No 24 Tahun 2006]

2. Standar Isi
Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Peraturan menteri yang berkaitan dengan  standar isi adalah:

  • Permen nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah [Download Permediknas no 22 th 2006]
  • Permen nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
  • Nomor 14 Tahun 2007 Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
  • Permendikbud no 64 tahun 2013 tentang standar isi, [Download premendikbud no 64th 2013]

3. Standar Proses
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Peraturan menteri yang berkaitan dengan  standar proses adalah:

  • Permen Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. [Download Permen No 41]
  • Permen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus
  • Permen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C

4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

  • Kompetensi pedagogik;
  • Kompetensi kepribadian;
  • Kompetensi profesional; dan
  • Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.
Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Peraturan menteri yang berkaitan dengan  standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah:

  • Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar pengawas Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru [Download]
  • Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah [Download]
  • Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor [Download]
  • Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan [Download]
  • Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan [Download]
  • Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan Paket C [Download]
  • Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus [Download]
  • Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C [Download]
  • Nomor 45 Tahun 2009 tentang standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan [Download]

5. Standar Sarana dan Prasarana
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Peraturan menteri yang berkaitan dengan  standar sarana dan prasarana adalah:

  • Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA [Download]
  • Nomor 33 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB [Download]
  • Nomor 40 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK [Download]

6. Standar Pengelolaan
Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan adalah permen No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah [Download permen No 19 Tahun 2007].

7. Standar Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

  • Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
  • Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  • Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar pembiayaan pendidikan adalah permen nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) [Download permen nomor 69 Tahun 2009].
8. Standar Penilaian Pendidikan
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

  • Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
  • Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
  • Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

  • Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
  • Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan [Download Permendiknas No 20 Tahun 2007].

Sedikit perubahan  pada Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas urutanya adalah sebagai berikut:

  1. Standar Isi
  2. Standar Kompetensi Lulusan
  3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  4. Standar Pengelolaan
  5. Standar Penilaian
  6. Standar Sarana Prasaran
  7. Standar Proses
  8. Standar Biaya
  9. Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  10. http://mr.mung.web.id/2015/04/8-standar-nasional-pendidikan-menurut.html

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN          
1. Pengertian Standar pengelolaan pendidikan 
Pengelolaan Pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dngan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan
Standar Pengelolaan Pendidikan disajikan pada Diklat Peningkatan Profesi Pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah Dasar Kab. Wonosobo Tahun 2007 Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tanggal 23 Mei Tahun 2007
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja.
Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis di bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan Di samping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat.  
2. Konsep Standar Pengelolaan Pendidikan
Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni Standar Pengelolaan oleh satuan pendidikan, Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan Standar Pengelolaan oleh Pemerintah. Berikut ini, Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh Satuan pendidikan Dasar dan Menengah. 
a. Standar Pengelolaan oleh Satuan pendidikan, menurut Pasal 49
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yaag ditunjkan dengan kemandirian,kemitraan,partisipasi,keterbukaan,dan akuntabilitas
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi 
b. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah
Menurut Pasal 60-Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
wajib belajar; peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi; penuntasan pemberantasan buta aksara; penjaminan mutu pada satuan pendidikan,baik ysng diselengarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
peningkatan status guru sebagai profesi;
1. peningkatan mutu guru/dosen;
2. standarisasi pendidikan;
3. akreditasi pendidikan;
4. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal,nasional,dan global;

  1. pemenuhan Standar Pelayanan Minima (SPM ) bidang pendidikan; dan
  2. Penjaminan mutu pendidikan nasional.
    c. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah
    Pasal 59-(1) Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
    1. Wajib belajar;
    2. Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
    3. Penuntasan pemberantasan buta aksara;
    4. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan,baik yang diselengarakan oleh Pemerintah
    Daerah maupun masyarakat;
    5. peningkatan status guru sebagai profesi;
    6. Akreditasi pendidika;
    7. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat;dan
    8. pemenuhan Standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan.
  3. Beberapa Aspek Standar Pengelolaan Sekolah yang Harus Dipenuhi Adalah Meliputi:
    1. perencanaan program
    2. pelaksanaan rencana kerja
    3. pengawasan dan evaluasi
    4. kepemimpinan sekolah/madrasah
    5. sistem informasi manajemen.
    3. Pedoman Pengelolaan Sekolah / Madrasah Meliputi :
    1. Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan
    2. Kalender pendidikan /akademik
    3. Struktur organisasi sekolah/madrasah
    4. Pembagian tugas di antara pendidik
    5. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan
    6. Peraturan akademik
    7. Tata tertib sekolah/madrasah
    8. Kode etik sekolah/madrasah
    9. Biaya operasional sekolah/madrasah

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

  1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Fokus Media, Bandung, 2006. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional,
  2. Fokus Media, Bandung, 2006. Murip Yahya, Pengantar pendidikan, Prospect, Bandung,
  3. Departemen pendidikan Nasional, Data Balitbang Depdiknas tahun 2003.Jakarta.
  4. http:// pengertian-pengelolaan-pendidikaN
  5. http://www.rijal09.com/2016/04/problematika-standar-pengelolaan.html

Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan Pendidikan

1.1 Pengertian Pengelolaan Pendidikan

. Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi ( Oteng Sutisna:1983). Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai supaya untuk menerapkan kaidah-kaidah adiministrasi dalam bidang pendidikan.
Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dimana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Griffin pengelolaan adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa fungsi dari pengelolaan itu sendiri adalah sebagai berikut:

• Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan? Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan? Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?

• Pengorganisasian (Organizing)
Oganisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran specific atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atsan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.

• Pengarahan (Directing )
Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

• Pengawasan
Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.
• Pengembangan
Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.
Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kerja SMP merupakan penjabaran tugas dan pelaksanaan kebijakan Depdiknas yang di sesuaikan dengan kondisi obyektif. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan mengacu pada pengelolaan yang ada sehingga proses dan pelaksanaan aktifitas di sekolah lebih terukur, terpantau dan terkendali.
Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang di anggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun.

1.2 Landasan Hukum
Pengelolaan pendidikan mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut:
1. Undang-undang no.2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah no.28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan mentri pendidikan dan kebudayaan no. 060/V/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat no. 979/102/kep/I/1994 tentang kurikulum Muatan Lokal Pendidikian Dasar Propinsi Jawa Barat.
5. Keputusan Kepala Dinas Kota Cimahi no. 800/1330-Disdik/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah.

1.3 Pengelolaan pendidikan ini meliputi beberapa tujuan yaitu:
1. Untuk meningkatkan dan memaksimalkan segenap sumberdaya pendidikan SMP sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sekaligus sebagai alat evaluasi penyelenggaraan kegiatan baik selama pengelolaan berlangsung maupun akhir tahun pelajaran.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengelolaan pendidikan SMP merupakan upaya untuk menggali, memupuk, menggerakan dan mempertahankan sumber daya pendidikan secara seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerja sama. Adapun bidang garapan antara lain:
1. Inventarisasi sumberdaya pendidikan SMP.
2. Program pengeralan sistem kerja sama disetiap bidang garapan melalui:
1. Pengelolaan Kurikulum.
2. Pengelolaan Kesiswaan.
3. Pengelolaan Ketenagaan.
4. Pengelolaan Keuangan.
5. Pengelolaan Sarana Prasarana.
6. Pengelolaan Potensi Masyarakat Sekitar.
7. Pengelolaan Program SK.
8. Pengelolaan Administrasi Sekolah.
9. Pengelolaan BP/BK.
10. Pengelolan Laboratorium.
11. Pengelolaan Perpustakaan.
12. Pengelolaan Hasil Penelitian.
13. Pengelolaan Manajemen keterampilan.

1.5. Perencanaan Program
1. Visi Sekolah
a. Sekolah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.
b. Visi sekolah yaitu :
1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;
5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
2. Misi Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya.
b. Misi sekolah/madrasah:
1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah;
6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;
7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
8) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
3. Tujuan Sekolah/Madrasah
a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya.
b. Tujuan sekolah/madrasah:
1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);
2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;
3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah;
4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
Dalam pengelolaan pendidikan, Visi, Misi dan tujuan merupakan aspek Pengembangan dalam kegiatan pengelolaan pendidikan di SMP. Institusi pendidikan yang maju dilandasi oleh Ilmu Pengetahuan, Tekhnologi, Seni dan Imtaq serta mantap dalam mengemban tugas pendidikan. Adapun contoh Misi, tujuan dan sasaran yang biasanya dijadikan tujuan pokok dalam pengembangan dalam pengelolaan pendidikan di SMP sebagai berikut:

Misi
A. Mengembangkan potensi peserta didik dengan menerapakan pendidikan bebasis kompetensi dan lifeskill.
B. Mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan tuntutan jaman. Kebutuhan masyarakat dan kemajuan IPTEK yang berakar pada agama dan budaya sekitar.
C. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.
D. Menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya sesuai dengan bakat dan minat siswa.
E. Menjadi sekolah yang berkualitas baik dari segi prestasi akademik dan nonakademik.
F. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, bersih sehat dan nyaman.
G. Meningkatkan apresiasi seni, berfikir inovatif dalam mengembangkan budaya daerah
H. Memakmurkan seluruh komponen sekolah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tujuan

1. Dapat melaksanakan kegiatan bimbingan keimanan dan ketaqwaan bagi siswa dan guru
2. Memiliki guru dan siswa yang berkwalitas, berwawasan, damn berkemampuan mengembangkan potensi diri daklam bidang keilmuan guna mendukung pembangunan daerah.
3. Dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan jumlah rombongan belajar 24 kelas ( 1 shift ).
4. Memiliki siswa yang mampu membaca Al-Qur’an 95%
5. Memiliki tiga program unggulan bidang akademik dan tiga program non akademik
6. Memperoleh Gain Score Achievement (GSA) ULUM/UAN/UAS + 1,00
7. Menghasilkan guru dan siswa
8. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang KBM yang lengkap (Representatif)
9. Menjadi pusat pengembangan budaya daerah ( Sunda)
10. Memiliki kondisi lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman dan menyenangkan.

Sasaran
1. Memiliki unit gedung baru sebanyak 10 lokal lengkap dengan kantor, perpustakaan, laboratorium/keterampilan beserta isinya.
2. Melaksanakan KBM 2 shift dengan jumlah siswa 24 rombongan belajar
3. Meningkatkan Gain Score Achievement (GSA) ULUM/UAS/UAN =+ 1,00
4. Memiliki satu kelas unggulan bahasa, satu kelas unggulan kesenian, dan memiliki anggota pramuka yang unggul

1.6. Rencana Sekolah
a. Sekolah membuat:
1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;
2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.
b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah:
1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah
2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.
c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:
1) kesiswaan;
2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
4) sarana dan prasarana;
5) keuangan dan pembiayaan;
6) budaya dan lingkungan sekolah;
7) peranserta masyarakat dan kemitraan;
8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
1.7 Administrasi sekolah
Administrasi sekolah yang efisien dan efektif menggunakan beberapa pendekatan yaitu:
A. Berorientasi kepada tujuan yakni administrasi sekolah menunjang tercapainya tujuan pendidikan.
B. Berorientasi kepada pendayagunaan semua sumber (tenaga, dana dan sarana) secara tepat guna dan berhasil guna
C. Mekanisme pengelolaan sekolah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilain hasil kegiatan administrasi sekolah harus dilakukan secara sistematis dan terpadu.

A. Fungsi dan Tugas Pengelola Sekolah
1. Kepala Sekolah
1. Kepala sekolah selaku pemimpin(leader) keberadaannya.
A. Memiliki kepribadian yang kuat.
B. Memahami kondisi anak buah dengan baik.
C. Memiliki visi dan memahami sekolah
D. Memilki kemampuan mengambil keputusan
E. Memiliki kemampuan berkomunikasi.
2. Kepala sekolah selaku pimpinan, mempunyai tugas:
A. Menyusun perencanaan.
B. Mengorganisasikan kegiatan.
C. Mengarahkan kegiatan.
D. Mengkoordinasikan kegiatan.
E. Melaksanakan pengawasan.
F. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan.
G. Menentukan kebijaksanaan.
H. Mengadakan rapat.
I. Mengambil keputusan mengatur proses belajar mengajar.
J. Mengatur administrasi: kantor, siswa, pegawai, perlengkapan, keuangan/RAPBS.
K. Mengatur organisasi intra sekolah.
L. Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha.
M. Menyusun program.
N. Menyusun organisasi/personil sekolah.
3. Kepala sekolah selaku pendidik(educator) mempunyai tugas:
A. Membimbing guru.
B. Membimbing karyawan.
C. Membimbing siswa.
D. Mengembangkan staff.
E. Belajar untuk mengikuti perkembangan IPTEK.
F. Memberi contoh mengajar yang baik.

4. Kepala sekolah selaku pengelola (manager) memiliki tugas:
A. Menyusun program.
B. Menyusun organisasi/personalia di sekaloh.
C. Mengerkan staff (guru dan karyawan).
D. Mengoptimalkan sumber daya sekolah.
E. Mengadakan pengawasan
5. Kepala sekolah selaku penyelia (supervisor) bertugas menyelenggarakan supervise mengenai :
A. Menyusun program supervisi
B. Kegiatan belajar mengajar
C. Pemanfaatan hasil supervisi
D. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan/bimbingan karir
E. Kegiatan ekstrakurikuler
F. Kegiatan ketatausahaan
G. Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha
6. Kepala sekolah selaku motivator bertugas :
A. Mengatur lingkungan kerja (fisik)
B. Mengatur suasana kerja (non fisik)
C. Menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman
7. Kepala sekolah melaksanakan management operasi sekolah
8. Kepala sekolah membentuk komite sekolah
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah dapat mendelegasikan kepada wakil kepala sekolah.

2. Wakil kepala sekolah
A. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan
program.
B. Pengorganisasian
C. Pengarahan
D. Ketenagaan
E. Pengoordinasian
F. Pengawasan
G. Penilaian
H. Identifikasi dan pengumpulan data
I. penyusunan program
Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan –urusan sebagai berikut :
A. Kurikulum
1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajran
3. Mengatur penyusunan program pengajaran (program semester). Program satuan pelajar dan persiapan mengajar dan penyusunan kurikulum
4. Mengatur pelaksanaan kegiatan kerikuler dan ekstrakurikuler
5. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas. Kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar
6. Mengatur program perbaikan dan pengajaran
7. Mengatiurv pemanfaatan lingkungan sebagai kemajuan belajar
8. Mengatur pengembangan MGMPP dan koordinator mata pelajaran
9. Mengatur mutasi siswa
10. Melakukan supervise admininstrasi dan akademis
11. Dan Menyusun laporan

B. Kesiswaan
1. Mengatur program dan bimbingan dan konseling
2. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan)
3. Mengatur dan membina program Kegiatan OSIS meliputi : Kepramukaan, Palang Merah Remaja, (PMR), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Patroli Keamanan Sekolah ( PKS), Paskibra.
4. Mengatur program pesantren kilat
5. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa Teladan Sekolah
6. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan
7. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapatkan beasisiwa

C. Sarana dan Prasarana
1. Merencanakan kebutuhan dan prasarana untuk menunjang Proses Belajar Mengajar
2. Merencanakan program pengadaannya
3. Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana
4. Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian
5. Mengatur pembukuannya
6. Menyusun laporan

D. Hubungan Dengan Masyarakat
1. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan KOMITE SEKOLAH dan peran KOMITE SEKOLAH
2. Menyelenggarakan bakti sosial, karya siswa
3. Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan sekolah (gebyar pendidikan)
4. Menyusun laporan

3. Guru
Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
Tugas dan tangung jawab seoang guru meliputi :
A. Membuat perangkat pengajaran
– AMP
– Program Tahunan / Semester
– Program Satuan Belajar
– Program Rencana Pengajaran
– Program Mingguan Guru
– LKS
B. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
C. Melaksanakan kegiatan penilaian per semester/tahun
D. Mengisi daftar nilai siswa
E. Melaksanakan hasil analisis evaluasi belajar
F. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengajaran
G. Melaksanakan kegiatan membimbing guru dalam kegiatan proses belajar mengajar
H. Membuat alat pelajaran/ alat program
I. Membuat alat pelajaran / alat peraga
J. Menciptakan karya seni
K. Mengikuti kegiatan pembangunan kurikulum
L. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
M. Mengadakan pengembangan setiap bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
N. Membuat lembar kerja siswa (LKS)
O. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa
P. Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran
Q. Mengatur kebersihan ruang kelas dan praktikum
R. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya

4. koordinator Bidang Study / Mata Pelajaran
Ketua kelompok mata pelajaran sejenis membantu kepala sekolah dalam
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan program dan pengembangan mata pelajaran sejenis
b. Koordinasi penggunaan ruang sama
c. Koordinasi kegiatan guru-guru mata pelajaran
d. Melaksanakan kegiatan membimbing guru dalam proses belajar mengajar

5. wali Kelas
Wali kelas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Pengelolaan kelas
b. Penyelenggaraan administrasi administrasi kelas yan meliputi :
1. Denah tempat duduk siswa
2. Papan absensi siswa
3. Daftar pelajaran kelas
4. Daftar piket kelas
5. Buku absensi siswa
6. Buku kegiatan belajar mengajar
7. Tata tertib kelas
c. Penyusunan/pembuatan statistik bulanan siswa
d. Pengisisan daftar kumpulan nilai siswa (legger)
e. Pembuatan catatan khusus tentang siswa
f. Pencatatn mutasi siswa
g. Pengisisn buku laporan pendidikan (raport)
h. Pembagian buku laporan pendidikan (raport)

6. Guru Binbingan Dan Konseling
Bimbingan dan knseling membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyusuna program pelaksanaan bimbingan konseling
b. Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar
c. Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar
d. Memberikan saran, pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan
e. Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling
f. Menyususn ststistik hasil penilaian bimbingan dan konseling
g. Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi
h. Menyususn dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling
i. Menyususn laporan pelaksanaan bimbingan konseling

7. Perpuatakaan Sekolah
Perpustakaan sekolah membantu Kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a. Perencanaan pengadaan buku/bahan pustaka
b. Pegurusan pelayanan perpustakaan
c. Perencanaan pengembanan perpustakaan
d. Pemeliharaan dan pertbaikan buku atau bahan pustaka
e. Inventarisai dan pengadministrasian buku-buku/bahan pustaka
f. Penyimpanan buku-buku perpustakaan
g. Menyususn laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara terbuka

8. Laboratorium
Pengelola Laboratorium membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
a. Pernecanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium
b. Menyususn jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium
c. Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium
d. Memelihara dan memperbaiki alat-alat laboratorium
e. Invenrarisasi Peminjam alat-alat laboratorium
f. Menyususn laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium

9. Kepala tata usaha
Kepala tata usaha sekolah mempunyai tugas melaksakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan program tata usaha
b. Pengelolaan keuangan sekolah
c. Pengurusan administrasi guru, siswa dan pegawai
d. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha
e. Penyusunan administrasi sekolah
f. Penyusunan dan penyajian data atau statistic sekolah
g. Mengkoordinasikan melaksanakan 6 K
h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala.

10. Teknisi Media
Teknisi media membantu kepala sekolah dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
a. Merencanakan pengadaan alat-alat media
b. Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan media
c. Penyusun program kegiatan teknisi media
d. Mengatur penyimpangan, pemeliharaa dan perbaikan alat-alat media
e. Inventarisasi dan pengadministrasian alat – alat media
f. Menyusun laporan pemanfaatan alat-alat media

11. layanan teknis dibidang keamanan (penjaga/satpam)
a. Mengisi buku catatan kejadian
b. Mengantar dan memberi petunjuk tamu sekolah
c. mengamankan pelaksanaan upacara, PBM, EBTA/EBTANAS dan rapat
d. menjaga kebersihan pos jaga
e. menjaga ketenangan dan keamanan siang dan malam
f. merawat peralatan jaga malam
g. melaporkan kejadian secepatnya (bila ada)

https://anatomiestreetsoldier.wordpress.com/2010/06/26/pengelolaan-pendidikan/

ORGANISASI PENDIDIKAN

BAB I

PENDAHULUAN

Keberadaan manusia tidak luput dari keanggotaan suatu organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah dimana orang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pemahaman organisasi ini menunjukan bahwa dimana pun dan kapanpun manusia berada, muncul organisasi.

Konsep Dasar : Organisasi merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia hidup dalam sebuah organisasi.

Organisasi pada dasarnya  adalah sekumpulan manusia yang mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Karena mempunyai minat dan kepentingan yang sama, akhirnya manusia membentuk sebuah kelompok.

Kerja sama didalam kelompok yang terikat secara formal disebut organisasi sedangkan seluruh proses kerja sama disebut administrasi. Lebih jelas lagi Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antar manusia dengan didasari pertimbangan rasional dan moral, untuk mencapai tuijuan bersama.Karena itu kegiatan administrasi terjadi didalam organisasi.

Didalam Organisasi Pendidikan, komponen sekolah bekerja sama untuk mewujudkan kepentingan pendidikan . Kepentingan pendidikan yang ada merupakan sesuatu yang ingin di wujudkan. Karena itu kepentingan pendidikan yang ada kemudian melahirkan tujuan yang akan di capai yaitu keberhasilan melahirkan anak didik yang berprestasi.

I.1. Latar Belakang Makalah Organisasi Dalam Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dipandang sebagai suatu sistem “dimana komponen-komponen system itu saling ketergantungan sehingga berhubungan dan saling menentukan keberhasilan suatu sistem, kegagalan suatu sekolah diakibatkan oleh gangguan sub sistem itu. Kepala sekolah yang menjalankan kepemimpinannya harus mampu mengatasi kegagalan/hambatan sub sistem agar tercapai kesempurnaan sistem itu.

Hal ini didukung oleh pakar pendidikan Prof. Dr. Oteng Sutisna, M,Sc. Guru besar FKIP dalam bukunya “Berpikir System” terbitan 1984, hal. 76. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju sangat cepat, sangat cepat pula merubah pola pikir masyarakat, hal ini mengakibatkan program pendidikan dan pengajaran lebih ketinggalan bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tantangan bagi penyelenggaraan pendidikan agar tidak statis dalam menambah wawasan dari berpikir dinamis untuk menghasilkan tamatan yang berkualitas.

Pengaruh kepemimpinan bisa diartikan, dampak akibat kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh seorang pimpinan dalam hal ini Kepala sekolah. Bila dalam menentukan keputusan dan kebijaksanaan salah maka akan terjadi dampak-dampak negatif yang berakibat kegagalan dalam mencapai tujuan. Bisanya muncul:

  • Konflik antar personil
  • Semangat kerja menurun
  • Disiplin kerja rendah
  • Tidak merasa memiliki dan merasa tanggung jawab bersama
  • Tidak muncul keteladanan
  • Fungsi-fungsi manajemen tidak diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari.
  • Iklim kerja tidak menyenangkan
  • Persoalan dan permasalahan tertutup

I.2. Rumusan Masalah

  1. Sejauh mana pentingnya organisasi dalam pendidikan/?
  2. Apa Fungsi organisai dalam pendidikan?
  3. Sepenting apakan budaya organisasi dalam pendidikan?
  4. Tujuan organisasi dalam pendidikan?

I.3. Tujuan Organisasi Pendidikan

  1. Kemampuan berpikir sistem artinya memahami bahwa suatu kesatuan yang utuh didukung oleh komponen-komponen (bagian-bagian) yang satu sama lain saling ketergantungan apabila komponen-komponen itu tidak berjalan maka tidak akan terbentuk suatu kesatuan yang utuh dalam hal ini bisa diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Agar proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan suatu kesatuan yang utuh maka program akan berjalan dengan lancar dan tujuan akan tercapai.
  2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan tantangan. Kepemimpinan suatu lembaga pendidikan merupakan wawasan yang perlu dipahami agar pengaruh pimpinan sekolah diarahkan kepada peningkatan semua tenaga kependidikan (guru tata usaha) berpikir dinamismenuju pencapaian/prestasi siswa sebagai objek pendidikan.
  3. Pengaruh pimpinan dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi kepada terciptanya:
  • Keterbukaan
  • Iklim kerja yang menyenangkan
  • Perasaan personil diakui dan dihargai atas prestasi kerjanya
  • Saling menunjukan keteladanan
  • Disiplin kerja yang optimal
  • Penerapan manajemen sekolah yang sempurna
  1. Adanya saling keterkaitan antara Kepala Sekolah dan komponen lainnya sehingga dapat memikul tanggungjawab secara bersama-sama.

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

II.1. Pengertian Organisasi Pendidikan

            Organisasin Pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen Pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan pesrta didik yang punya prestasi, dan pengelolaan Sekolah yang tertib administrasi dengan managemen yang terarah yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Organisasi didefinisikan secara beragam oleh beberapa ahli.variasi definisi didasarkan atas sudut pandang dan waktu ahli ketika mendefinisikan. Perkembangan organisasi dari organisasi sederhana mengarah pada pola organisasi yang komplek yang dicirikan oleh koneksitas organisasi yang tidak terbatas antara unit-unit organisasi dengan lingkungannya.Gibsonivancevic, donelly (1996) mendefinisikan organisasi sebagai “ wadah yang memungkinkan masyarakat untuk meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.” Definisi ini lebih menekankan pada upaya peningkatan pencapaian tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui kordinasi antar unitorganisasi. Definisi lain mengenai organisasi dikemukakan oleh Oteng Sutisna (1993:205) “organisasi yakni mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan.” Definisi ini menekankan mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

  1. Prof Dr. Sondang P. Siagian, mendefinisikan “organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.”
  2. Drs. Malayu S.P Hasibuan mengatakan “ organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.”
  3. Prof. Dr. Mr Pradjudi Armosudiro mengatakan “organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

II.2. Organisasi dalam pendidikan

Organisasi Dalam Pendidikan merupakan faktor yang terpenting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang keberhasilannya diukur oleh prestasi tamatan (out put), oleh karena itu dalam menjalankan kepemimpinan, harus berpikir “sistem” artinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah komponen-komponen terkait seperti: guru-guru, staff TU, Orang tua siswa/Masyarakat, Pemerintah, anak didik, dan lain-lain harus berfungsi optimal yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pimpinan

Tantangan lembaga pendidikan (sekolah) adalah mengejar ketinggalan artinya kompetisi dalam meraih prestasi terlebih dalam menghadapi persaingan global, terutama dari Sekolah Menengah Kejuruan dimana tamatan telah memperoleh bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai tenaga professional tingkat menengah hal ini sesuai dengan tuntunan Kurikulum SMK 2004.

Tantangan ini akan dapat teratasi bila pengaruh kepemimpinan sekolah terkonsentrasi pada pencapaian sasaran dimaksud. Pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah disamping mengejar ketinggalan untuk mengatasi tantangan tersebut di atas, hal-hal lain perlu diperhatikan: Ciptakan keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Ciptakan iklim kerja yang menyenangkan Berikan pengakuan dan penghargaan bagi personil yang berprestasi Tunjukan keteladanan Terapkan fungsi-fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan organisasi dalam Pendidikan, seperti: Perencanaan Pengorganisasian, Penentuan staff atas dasar kemampuan, kesanggupan dan kemauan Berikan bimbingan dan pembinaan kearah yang menuju kepada pencapaian tujuan. Adalah kontrol terhadap semua kegiatan penyimpangan sekecil apapun dapat ditemukan sehingga cepat teratasi Adakan penilaian terhadap semua program untuk mengukurkeberhasilan serta menemukan cara untuk mengatasi kegagalan.

Pada dasarnya, fungsi pengorganisasi berkenaan dengan upaya mengembangkan mata rantai hubungan-hubungan kerja (formal) dan pembagian di dalam organisasi atau lembaga. Untuk mencapai maksud ini pengorganisasian melibatkan usaha identifikasi tugas-tugas tersebut yang akan dilaksanakan, mengelompokkan tugas-tugas sehingga merupakan satuan-satuan, dan menetapkan wewenang yang diperlukan. Secara umum dapat dikatakan, melalui pengorganisasian dicoba mempertemukan pekerja tertentu dengan pekerjaan dan fasilitas kerja yang spesifik. Di lingkungan sekolah, umpamanya, setiap guru mendapat tugas yang jelas serta wewenang yang sepadan. Dia harus mengetahui fasilitas belajar-mengajar yang perlu dan dapat digunakannya.

Menurut Blau, setiap organisasi formal mengandung ciri-ciri pembagian kerja yang jelas, hierarki wewnang dan tanggung jawab, sistem aturan dan kebijakan, interaksi yang bersifat nonpribadi, penugasan yang didasarkan pada kualifikasi teknis, dan efisiensi secara teknis. Namun demikian di lingkungan lembaga pendidikan pengembangan hubungan-hubungan antar pribadi khususnya dengan siswa mutlak perlu. Kita ketahui bahwa dengan hubungan antar pribadi khususnya dengan siswa mutlak perlu. Kita ketahui bahwa dengan hubungan formal saja interaksi akan sangat terbatas dan berlangsung kaku, dan jarak sosial terlalu besar.

Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut.

  • Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama.
  • James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
  • Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
  • Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
  • Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran

Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

Organisasi garis, staff dan fungsional dilakukan dengan cara menggabungkan kebaikan dan menghilangkan keburukan dari ketiga tipe organisasi tersebut. Dengan demikian cocok untuk dipakai pada suatu organisasi yang besar dan kompleks. Pada bentuk organisasi ini dalam pembagian kerjannya mendapat perhatian yang sangat khusus. Pembagian ini didasarkan pada spesialisasi bidang yang dimilkinya masing-masing pada setiap tenaga pengajar atau karyawan. Institusi pendidikan berarti sebuah lembaga atau organisasi yang berfokus pada pengembangan pendidikan.

Kelompok yang berperan diantaranya adalah tenaga pengajar (guru, dosen), tenaga pendukung (pegawai administrasi, petugas kebersihan, dan lainnya), dan anak didik (siswa, mahasiswa). Lembaga/institusi pendidikan biasanya menggunakan struktur organisasi garis dan fungsional. Organisasi fungsional dan garis adalah bentuk organisasi dimana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian, sehingga setiap kepala bagian memiliki spesialisasi kerja dan memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidangnya namun wewenang tertinggi tetap dipengang oleh pucuk pimpinan.

Tetapi bentuk organisasi fungsional dan garis mempunyai kelemahan, yaitu adanya spesialisasi/pembagian kerja dapat membuat para pengajar/karyawan bosan. Contohnya, seorang guru yang telah mengajar pelajaran yang sama selama bertahun-tahun, akan membuat guru tersebut merasa bosan dengan pekerjaannya.

II.3. Aspek-Aspek Organisasi Pendidikan

Aspek- aspek organisasi pendidikan adalah komponen-komponen yang harus ada dalam organisasi pendidikan. Keberadaan komponen ini menjadi pilar dari suatu organisasi penidikan. Artinya jika salah satu komponen tidak berfungsi, maka organisasi pendidikan tidak akan berjalan sama sekali. Dalam pandangan system organisasi Pendidikan mengalami :

  • Entrophy yaitu : dimana kondisi organisasi pendidikan dalam keadaan hancur. Dalam organisasi pendidikan setidaknya memiliki 4 komponen utama yaitu :
  • Misi adalah alasan utama keberadaan organisasi pendidikan .
  • Visi adalah sesuatu yang ingin di capai dari penyelenggaraan Pendidikan
  • Tujuan adalah divisi – divisi fungsional organisasi pendidikan yang menghubungkan dengan stakeholder organisasi .
  • Objektif adalah hasil sasaran yang spesifik, terukur dan terkait dengan tujuan. Keberadaan organisasi tidak terlepas dari 4 komponen tersebut. Jika organisasi tidak memiliki sasaran yang harus dicapai oleh setiap orang dalam organisasi.

Gambar : Hubungan antara organisasi, administrasi, dan manajemen (Pidarta, 2004)

Organisasi

Administrasi

Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah
Guru
Orang Tua Siswa

Gambar diatas menunjukkan bagaimana hubungan antara organisasi, administrasi, dan manajemen. Organisasi sebagai kelompok orang yang mengikatkan diri secara formal adalah wadah yang menampung kelompok manusia. Didalam kelompok, manusia melakukan administrasi dalam bentuk kerja sama. Dan di dalam administrasi terjadi proses pengaturan. Proses pengaturan inilah disebut dengan manajemen. Manajemen yang ada didalam organisasi biasanya bertingkat dari yang terdepan sampai yanag tertinggi.

Jika disekolah adalah sebuah organisasi, maka didalam sekolah terjadi kegiatan kerja sama administrasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kerja sama yang ada harus diatur sehingga semua sumber daya pendidikan bersifat harmonis, dan sinergis. Untuk itu dilakukan kegiatan pengaturan manajemen. Kepala sekolah sebagai manajer tertinggi bertugas menentukan strategi dalam mencapai tujuan pendidikan. Strategi yang ada diterjemahkan menjadi program kerja oleh semua wakil kepala sekolah sebagai manajer madya. Pelaksanaan program kerja dilakukan oleh guru dan segenap pegawai tata usaha dengan pengawasan guru senior yang ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaan. Dengan demikian tercipta sebuah sistem organisasi yang terus bergerak mencapai tujuan. Demikianlah hubungan antara organisasi, administrasi, dan manajemen.

II.4. Membina karakter, budaya dan iklim Organisasi Dalam Pendidikan

Karakter suatu organisasi tercermin dari pola sikap dan perilaku orang-orangnya. Sikap dan perilaku organsasi yang cenderung menim-bulkan rasa senang dan puas pada fihak pelanggan-pelanggannya perlu dibina oleh pimpinan. Demikian pula budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu yang relevan dengan mutu yang diinginkan oleh organisasi itu juga perlu dibina. Misalnya dalam lembaga pendidikan perlu dikembangkan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai belajar, kejujuran, kepelayanan, dan sebagainya. Nilai-nilai yang merupakan bagian dari budaya organisasi itu harus menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam organisasi. Namun demikian ka-rakter dan budaya organisasi itu hanya akan tumbuh dan berkembang bila iklim organisasi itu menunjang. Olah karena itu pimpinan juga harus selalu membina iklim organisasinya agar kon-dusif bagi tumbuh dan berkembangnya karakter dan budaya organisasi tadi. Misalnya dengan menciptakan dan melaksanakan sistem penghargaan yang mendorong orang untuk bekerja dan berprestasi lebih baik. Atau pimpinan yang selalu berusaha berperilaku sedemikian rupa hingga dapat menjadi model yang selalu dicontoh oleh orang-orang lain.

II.5. Membangun Budaya Organisasi di Sekolah

Pentingnya membangun budaya organisasi di sekolah terutama berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah dan peningkatan kinerja sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh Stephen Stolp (1994) tentang School Culture yang dipublikasikan dalam ERIC Digest, dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwa budaya organisasi di sekolah berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa serta kepuasan kerja dan produktivitas guru. Begitu juga, studi yang dilakukan Leslie J. Fyans, Jr. dan Martin L. Maehr tentang pengaruh dari lima dimensi budaya organisasi di sekolah yaitu : tantangan akademik, prestasi komparatif, penghargaan terhadap prestasi, komunitas sekolah, dan persepsi tentang tujuan sekolah menunjukkan survey terhadap 16310 siswa tingkat empat, enam, delapan dan sepuluh dari 820 sekolah umum di Illinois, mereka lebih termotivasi dalam belajarnya dengan melalui budaya organisasi di sekolah yang kuat. Sementara itu, studi yang dilakukan, Jerry L. Thacker and William D. McInerney terhadap skor tes siswa sekolah dasar menunjukkan adanya pengaruh budaya organisasi di sekolah terhadap prestasi siswa. Studi yang dilakukannya memfokuskan tentang new mission statement, goals based on outcomes for students, curriculum alignment corresponding with those goals, staff development, and building level decision-making. Budaya organisasi di sekolah juga memiliki korelasi dengan sikap guru dalam bekerja. Studi yang dilakukan Yin Cheong Cheng membuktikan bahwa “ stronger school cultures had better motivated teachers. In an environment with strong organizational ideology, shared participation, charismatic leadership, and intimacy, teachers experienced higher job satisfaction and increased productivity”.

Upaya untuk mengembangkan budaya organisasi di sekolah terutama berkenaan tugas kepala sekolah selaku leader dan manajer di sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya mampu melihat lingkungan sekolahnya secara holistik, sehingga diperoleh kerangka kerja yang lebih luas guna memahami masalah-masalah yang sulit dan hubungan-hubungan yang kompleks di sekolahnya. Melalui pendalaman pemahamannya tentang budaya organisasi di sekolah, maka ia akan lebih baik lagi dalam memberikan penajaman tentang nilai, keyakinan dan sikap yang penting guna meningkatkan stabilitas dan pemeliharaan lingkungan belajarnya.

II.6. Jenis- Jenis Organisasi

Perkembangan kajian organisasi diawali dari kajian organisasi sebagai organisasi formal, yaitu organisasi yang didesain untuk mencapai tujuan bersama. Perkembangan ini terus berlangsung dan berbagai studi keorganisasian terus dilakukan.

  1. Organisasi Formal

Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keadaan struktur organisasi adalah yang membedakan organisasi formal dan informal.

  1. Organisasi Informal interaksi antara organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah hubungan yang tidak saja hubungan structural, terlebih pada organisasi persekolahan, dimana kekeluargaan menjadi salah satu landasan prilakunya.keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma prilaku, tekanan untuk menyesuiakan diri, hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai olehindividu secara sendiri-sendiri.dan kepemimpinan informal. Norma prilaku adalah standar prilaku yang diharapkan menjadi prilaku bersama yangditetapkan oleh kelompokdalam kesepakatan social , sehingga sangsinya pun sangsisocial. Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabungdengan suatu kelompok informal. Menggabungkan diri dengan suatu kelompok tidak sekedar menggabungkan diri secara fisik dalam kumpulan, tetapi melibatkan sosio-emosional individu-individu dalam organisasi informal tersebut. Kepemimpinan infogrmal merupakan salah satu komponen yang kuat dalam mempersatukan orang-orang didalam organisasi, bahkan memungkinkan melebihi pengaruh pemimpin organisasi formal.

II.7. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam kacamata para ahli organisasi, dimensi struktur organisasi memiliki keragaman pandangan, bahkan dikatakan tidak ada kesepakatan umum diantar para teoritikus mengenai apa yang diartikan sebagai struktur organisasi. Dalam konteks itu robin mengemukakan tiga komponen yang menjadi dimensi struktur organisasi, yaitu kompleksifitas, formalisasi , dan sentralisasi

  1. Kompleksitas

Kompleksitas adalah tingkatan diferenesasi(perbedaan) yang ada didalam sebuahorganisasi. Diferensasi dapat dilihat secara horizontal, vertical dan spasial.

  • Diferensiasi horizontal adalah perbedaan antara unit-unit berrdasarkan orientasipara anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, tingkatan pendidikan, danpelatihan Pegawai.
  • Diferensiasi vertical adalah pembedaan yang didasarkan pada kedalamanstruktur. Makin banyak tingkatan yang ada diantara top manageman dan tingkatan hirarkiyang paling rendah, makin besar pula potensi terjaduinya gangguan dalam komunikasidan semakin sulit melakukan komunikasi dan semakin sulit mengkordinasi pengambilan keputusan dari pegaeai manajerial.
  • Diferensiasi spasial adalah pembeda yang didasarkan pada kondisi geografis,yakni sejauh mana lokasi tempat produksi,personalia dan kantor pusat tersebar secarageografis.
  1. Formalisasi

Formalisasi adalah tingkat sejauh mana pekerjaan didalam organisasidistandarkan. Konsekuensinya adalah pemegang pekerjaan hanya mempunyai sedikitkebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan,bilamana mengerjakanya, dan bagaimanaharus mengerjakannya. Formalisasi sebaiknya tertulis agar dapat memberikan kekutanpada pengarahan prilaku pegawai

  • Sentralisasi adalah tingkat dimana pengambilan keputusan dikonsentrasikan padasuatu titik tunggal dalam organisasi. Konsenterasi keputusan tertinggi adalah sentralisasiyang tinggi, sedangkan konsentrasi keputusan yang rendah adalahdesentralisasi.Desentralisasi mengurangi kemungkinan terjadinya beban informasi ysng berlebihan,memberi tanggapan yang cepat terhadap informasi yang baru, memberi masukan yanglebih banyak bagi sebuah keputusan, mendorong terjadinya motivasi, dan merupakansebuah alat potensial untuk melatih para manajer dalam mengembangkan pertimbanganyang baik
  • Desain Organisasi didasarkan apada elemen-elemen umum dalam organisasi. Adalima elemen umum dalam sebuah organisasi menurut mintzeberg , yaitu:
  1. The operating core : Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yangberhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Dalam organisasi sekolahpegawai ini adalah guru.
  2. The strategic apex : Manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawabkeseluruhan untuk setiap organisasi. Pada organisasi sekolah orang ini adalahkepala sekolah.
  • The middle line : Para manajer yang menjadi penghubung operating core dalamstrategic apex. Dalam konteks perguruantinggi orang –orang ini adalh para dekan yang bertugas memfaselitasi strategic apex untuk mengimplementasi pada level jurusan.
  1. The tecno structur : Para analis yang bertanggunmg jawab untuk melaksanakanbentuk standariaasi tertentu dalam organisasi. Dalam konteks organisasipendidikan di Indonesia , masih jarang sekolah yang memiliki tenaga ini.
  2. The suupot staf : Orang – orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa tidak langsung kepada organisasi. Disekolahan staf dikenal sebagai tenagaadministrativ sekolah

II.8. Tujuan Organisasi Pendidikan

Ialah hal-hal yang perlu dicapai oleh organisasi pendidikan dalam jangka panjang dan jangka pendek agar memungkinkan orang-orang dalam organisasi pendidikan tersebut memenuhi misinya dan mewujudkan visi pendidikan. Tujuan-tujuan organisasi pendidikan itu perlu dirumuskan secara kongkrit dan jelas. Sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan penuh dedikasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

KESIMPULAN

Dari penulisan ringkas di atas dengan melihat latar belakang dan pembahasan masalah, maka dapat diambil kesipulan sebagai berikut:

  • Organisasi dalam Pendidikan sangat dibutuhkan sekali untuk membangun dunia pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja dan propesionalisme dikalangan pendidik untuk meningkatkan kualitas peserta didik.
  • Organisasi dalam Pendidikan sangat mutlak sekali diperlukan untuk meningkatkan system managemen pendidikan yang lebih maju sesuai dengan perkembangan IPTEK.
  • Bahwa tujuannya antara lain adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyaraat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkya khanazah ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
  • Budaya organisasi di lembaga pendidikan adalah pemaknaan bersama seluruh anggota organisasi di suatu lembaga pendidikan yang berkaitan dengan nilai, keyakinan, tradisi dan cara berpikir unik yang dianutnya dan tampak dalam perilaku mereka, sehingga membedakan antara lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya.
  • Perekat organisasi pendidikan adalah kepercayaan pimpinan kepada bawahan, keakraban/kebersamaan, dan kejujuran dan tanggung jawab.

PENUTUP

Sebagai kegiatan yang sistematis, setiap elemen yang membentuk organisasi diatas harus berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang integral. Sebuah sistem tidak bisa berfungsi dengan baik jika elemen-elemen yang ada tidak terintegrasi melalui interaksi yang baik. Misalnya, manusia yang ada tidak memiliki kejelasan tentang tujuan yang akan dicapainaya. Tentu hal ini akan menyebabkan kerancuan kegiatan sehingga alih-alih terjadi efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan, malah akan menyebabkan pemborosan dan rintangan dalam pencapaian tujuan. Jika manusia yang ada dalam kegiatan kerja sama tidak menjalankan peran dengan baik, maka hal ini akan menghambat pekerjaan pihak lain yang ada didalam organisasi. Inilah ciri sistemik dalam kegiatan kerja sama yang kita sebut administrasi. Sederhananya administrasi adalah upaya membentuk kerja sama yang sistematis dalam upaya pencapaian tujuan.

Dan untuk  mencapai kerja sama yang harmoni dan sinergis, dibutuhkan sistem pengatur yang pada intinya terdiri dari aturan-aturan dan pengatur pihak yang menjalankan dan menegakkan aturan. Aturan berisi sejumlah keharusan dan larangan yang harus di taati dalam hubungan kerja sama. Aturan dalam konteks organisasi, berbentuk kebijakan-kebijakan, penentuan tata kerja, dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi. Sedangkan pengatur merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap tegaknya peraturan.

http://raalmuawanahkotatasikmalaya.blogspot.co.id/2014/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html

Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, Sudahkah diterapkan?

Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008, Penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 11 Juni 2008, jadi seharusnnya sudah diterapkan paling lambat 11 Juni 2013. Tulisan ini dipublikasi 18 Oktober 2015, jadi sudah terlewat sekitar 2 tahun 3 bulan dan 7 hari dari “dateline” penerapannya, tapi bagaimana kenyataannya?

Pertanyaan :
  1. Sudahkah Penyelenggara sekolah/madrasah menerapkannya?
  2. Sudah siapkah Penyelenggara sekolah/madrasah menerapkannya?
  3. Sudah siapkah tenaga administrasi sekolah/madrasah memenuhi kompetensi yang diharuskan dalam peraturan tersebut?

 

Gambaran Umum Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.

 

  • Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah.
  • Untuk dapat diangkat sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.
  • Penyelenggara sekolah/madrasah dapat menetapkan perangkapan jabatan tenaga administrasi pada sekolah/madrasah yang diselenggarakannya.
  • Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus.

 

Pada umumnya saat ini di sekolah-sekolah (terutama sekolah dasar) telah memenuhi:
  • Tenaga tata usaha sebagai Pelaksana Urusan Administrasi Umum.
  • Penjaga sekolah sebagai petugas layanan khusus.
Belum semua sekolah memenuhi:
  • Kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah ; untuk SD/MI, dapat diangkat apabila sekolah/ madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar.
  • Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian ; dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang.
  • Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan
  • Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana
  • Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat ; dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.
  • Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan
  • Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan ; dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.
  • Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum ; diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar.
  • Tukang Kebun ; diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m2.
  • Tenaga Kebersihan
  • Pengemudi ; diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat.
  • Pesuruh

 

Untuk SD/MI/SDLB yang memiliki maksimal 6 (enam) rombongan belajar tidak perlu Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, melainkan Pelaksana Urusan Administrasi Umum Sekolah/Madrasah, dengan kualifikasi pendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat, dan kompetensi teknis sebagai berikut:

 

1. Melaksanakan administrasi sekolah/madrasah
  • Melaksanakan administrasi kepegawaian
  • Melaksanakan administrasi keuangan
  • Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana
  • Melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat
  • Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan
  • Melaksanakan administrasi kesiswaan
  • Melaksanakan administrasi kurikulum

2. Menguasai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

  • Mengoperasikan peralatan kantor/komputer
  • Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, dan kurikulum.

Manajemen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

A. Definisi Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Untuk memahami konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, kita terlebih dahulu harus mengerti arti manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan.
Kata Manajemen berasal dari bahasa Inggris, to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasinal pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisispasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Jadi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/ pengembangan dan pemberhentian.

B. Tujuan Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah:
1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi
2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan
3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu
4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercyaan bersama
5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis

C. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 39: (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
Secara khusus tugas dan fungsi tenaga pendidik (guru dan dosen) didasarkan pada Undang-Undang No 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa: Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

D. Aktivitas Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM. Perencanaan ini seringkali tidak diperhatikan dengan seksama. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif efisien. Ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam merencanakan SDM, antara lain:
1. Metode Tradisional
Metode ini biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja, semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi.

Gambar: Metode Tradisional
2. Metode Perencanaan Terintegrasi
Dalam perencanaan terintegrasi, segala aspek yang penting dalam pembuatan dan pencapaian visi organisasi ataupun SDM turut diperhatikan. Dalam perencanaan terintegrasi segala perencanaan berpusat pada visi strategik. Visi tersebut kemudian dijadikan standar pencapaian.

Gambar: Metode Perencanaan Terintegrasi
3. Seleksi
Seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dimana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Tujuan utama seleksi adalah untuk mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan serta untuk membantu meminimalisasi pemborosan waktu, usaha, dan biaya yang harus diinvestasikan bagi pengembangan pendidikan para pegawai.
Dalam proses seleksi, kelompok pelamar harus melalui tiga tahapan proses, yaitu:
a. Pra Seleksi, yang melibatkan kebijakan dan penetapan prosedur seleksi. Tugas utama pengujian dalam tahap pra seleksi adalah pengembangan kebijakan seleksi dan keputusan prosedur pra seleksi.
b. Seleksi, yang merupakan pengajuan seleksi dan implementasi aturan yang ditetapkan pada tahap pra seleksi. Dalam konteks ini ada dua aspek yang penting dicermati, yaitu penilaian data dan pelamar serta implikasi tanggung jawab dari keputusan seleksi.
c. Pasca Seleksi, tahap dimana terjadi penolakan dan penerimaan pelamar yang melibatkan daftar kemampuan pelamar, bagian personalia, pembuatan kontrak dan penempatan pegawai.
4. Manajemen Kinerja
Manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan meliputi:
a. Fungsi kerja esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan
b. Seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan bagi pencapaian tujuan pendidikan
c. Apa arti konkrit mengerjakan pekerjaan yang baik
d. Bagaimana tenaga kependidikan dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki maupun mengembangkan kinerja yang ada sekarang
e. Bagaimana prestasi kerja akan diukur
f. Mengenali berbagai hambatan kerja dan menyingkirkannya.
Sistem manajemen kinerja yang seperti apa yang akan kita gunakan tentunya akan sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan masing-masing organisasi. Adapun langkah-langkah manajemen kinerja adalah:
– Persiapan pelaksanaan proses
– Penyusunan Rencana Kerja
– Pengkomunikasian kinerja yang berkesinambungan
– Pengumpulan data, pengamatan dan dokumentasi
– Mengevaluasi kinerja
– Pengukuran dan penilaian kinerja.
5. Pemberian Kompensasi
Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan dan pemerintah. Supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak hendaknya program pemberian didasarkan pada prinsip adil dan wajar. Tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektifitas, motivasi, stabilitas serta disiplin karyawan.
Bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil pemerintah telah mengatur pemberian kompensasi ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS, PP No. 3 tahun 2006 tentang Tunjangan Struktural, PP No. 12 tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No. 25 tahun 2006 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
Dari beberapa aturan tersebut, selain gaji pokok yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS ada beberapa tunjangan yang diberikan antara lain tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional. Bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus non PNS kebijakan pemberian kompensasi ini didasarkan pada kebijakan lembaga/ yayasan.
6. Pengembangan Karier
Betapapun baiknya suatu perencanaan karier yang telah dibuat oleh seorang pekerja, rencana tersebut tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya pengembangan karier yang sistematik dan terprogram. Pengembangan karier adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karier yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan.

https://elfalasy88.wordpress.com/2010/11/30/manajemen-tenaga-pendidik-dan-tenaga-kependidikan/